Sosialisasi 2 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Semarang Tahun 2022

Sosialisasi 2 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Semarang Tahun 2022

Ambarawa, 22 September 2022

Sosialisasi 2 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Semarang tahun 2022 ini terdiri dari rancangan peraturan daerah tentang pelayanan air minum perusahaan umum daerah air minum tirta bumi serasi Kabupaten Semarang dan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha.

Sosialisasi 2 raperda ini dilaksanakan di Pendopo Kantor Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang dengan diikuti oleh anggota DPRD Kabupaten Semarang, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang, Camat Ambarawa dan tamu undangan dari perwakilan tokoh masyarakat seluruh Desa/Kelurahan se-Kecamatan Ambarawa.

Tujuan dirancangnya raperda tentang pelayanan air minum perusahaan umum daerah air minum tirta bumi serasi Kabupaten Semarang adalah untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat secara berkesinambungan sesuai standar kesehatan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah, serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi mempunyai tugas antara lain :
1. Menyediakan pelayanan air minum bagi Pelanggan;
2. Mengatur sistem pendistribusian air minum sesuai dengan kapasitas produksi yang tersedia;
3. Melakukan perluasan cakupan pelayanan melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
4. Melakukan pemeliharaan terhadap aset Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi;
5. Berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan; dan
6. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber air baku yang dimanfaatkan sebagai sarana penyediaan air minum Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi berasal dari air tanah dan air permukaan. Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi dapat menyediakan air minum untuk masyarakat di sekitar sumber air baku yang dieksploitasi paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah air yang diizinkan.

Jenis pelayanan air minum yang disediakan oleh Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi terdiri atas :
1. Sambungan air minum;
2. Pemutusan Sambungan air minum atas permintaan Pelanggan;
3. Pemasangan kembali Sambungan air minum;
4. Balik nama;
5. Penggantian Meter air;
6. Pindah letak Meter air;
7. Tera Meter air;
8. Pengujian kualitas air minum yang dikonsumsi Pelanggan;
9. Hidran kebakaran di tempat-tempat tertentu;
10. Penyediaan Air minum melalui mobil tangki;
11. Pelayanan Air minum untuk keadaan darurat;
12. Sarana pembayaran Rekening air minum; dan
13. Unit usaha lainnya.

Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi yaitu perorangan, kelompok masyarakat, Badan dan Instansi pemerintah yang akan menggunakan Air minum Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi mengajukan permohonan menjadi Pelanggan dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
2. Fotokopi bukti kepemilikan tanah dan/atau bangunan atau surat keterangan kepemilikan tanah dan/atau bangunan;
3. Denah lokasi; dan
4. Fotokopi izin usaha untuk bangunan atau tanah yang ditempati sebagai tempat usaha.

Pelanggan yang menggunakan jasa pelayanan Air minum dikenakan Tarif air minum. Jenis dan besaran Tarif air minum ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Perhitungan dan penetapan Tarif air minum didasarkan pada prinsip :
a. Keterjangkauan dan keadilan;
b. Mutu pelayanan;
c. Pemulihan biaya (full cost recovery);
d. Efisiensi pemakaian air;
e. Perlindungan air baku; dan
f. Transparansi dan akuntabilitas.

Tujuan dirancangnya raperda tentang penyelenggaraan perizinan berusaha adalah memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima dalam urusan penanaman modal dan meningkatkan kemudahan berusaha dan iklim investasi yang kondusif di Daerah.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi :
1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha; dan
3. Perizinan Berusaha Sektor dan Kemudahan Persyaratan Investasi.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan :
1. Penetapan tingkat risiko; dan
2. Peringkat skala usaha kegiatan usaha.


Penetapan tingkat Risiko diklasifikasikan menjadi :
1. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
2. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah;
3. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi; dan
4. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.
Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah dengan KBLI tertentu belum dapat melaksanakan kegiatan usahanya apabila belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
NIB berlaku juga sebagai :
a. Standar Nasional Indonesia; dan/atau
b. Pernyataan jaminan halal.

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah berupa :
a. NIB; dan
b. Sertifikat Standar.
Sertifikat Standar merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi berupa :
a. NIB; dan
b. Sertifikat Standar.
Sertifikat Standar merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
Dalam hal Pelaku Usaha :
a. Tidak memperoleh Sertifikat Standar sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan
b. Berdasarkan hasil Pengawasan, tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit, Lembaga OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi.

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi berupa :
a. NIB; dan
b. lzin.
lzin merupakan persetujuan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
NIB dan Izin merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.
Verifikasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing dan dapat menugaskan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.

Peringkat skala usaha dikelompokkan menjadi :
1. Skala usaha mikro;
Usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha yang memiliki modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Skala usaha kecil;
Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar).
3. Skala usaha menengah;
Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar).

Untuk memulai kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha.
Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha meliputi :
1. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang:
2. Persetujuan lingkungan; dan
3. Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban diberikan sanksi administratif berupa :
1. Peringatan/teguran tertulis;
2. Paksaan pemerintah;
3. Denda administratif;
4. Pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
5. Pencabutan Perizinan Berusaha.

Setiap perizinan berusaha dilaksanakan melalui OSS, selain jenis pelayanan perizinan berusaha diatas yang tidak dilaksanakan melalui OSS dilaksanakan dengan aplikasi pendukung dengan jenis layanan non-OSS, terdiri atas :
a. Pelayanan perizinan OSS;
b. Pelayanan perizinan OSS dan pelayanan perizinan menunjang OSS;
c. Pelayanan perizinan menunjang Non OSS; dan
d. Pelayanan perizinan lainnya.

Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas kepada Pelaku Usaha yang :
a. Melakukan usaha baru; atau
b. Melakukan perluasan usaha.

Pelaku Usaha yang mendapat fasilitas paling sedikit memenuhi kriteria :
a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Menyerap banyak tenaga kerja;
c. Termasuk skala prioritas tinggi;
d. Termasuk pembangunan infrastruktur;
e. Melakukan alih teknologi;
f. Melakukan industri pionir;
g. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
h. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
i. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
j. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi;
k. Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; dan/atau
l. Termasuk pengembangan usaha pariwisata.

Fasilitas dapat berbentuk insentif dan kemudahan berusaha.
Bentuk Insentif dapat berupa :
a. Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
b. Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah; dan/atau
c. Pengurangan atau keringanan besaran sewa barang milik daerah.

Bentuk kemudahan dapat berupa :
a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
b. Penyediaan sarana dan prasarana;
c. Pemberian bantuan teknis; dan/atau
d. Percepatan proses perizinan.

Pelaksanaan Perizinan Berusaha meliputi :
1. Manajemen penyelenggaraan;
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi.
2. Sarana dan prasarana;
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan paling sedikit berupa :
a. Kantor depan;
b. Kantor belakang;
c. Ruang pendukung; dan
d. Alat/fasilitas pendukung.
Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik, paling sedikit berupa:
a. Koneksi internet;
b. Pusat data dan server aplikasi;
c. Alat komunikasi; dan
d. Sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Sumber daya manusia aparatur;
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal harus didukung oleh aparatur sipil negara yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha.
Dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan, dan akses yang lebih luas kepada masyarakat, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dapat mendayagunakan aparatur sipil negara di kecamatan atau kelurahan/desa atau perangkat kelurahan/desa.
4. Tata hubungan kerja;
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja dengan :
a. Lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS;
b. Perangkat Daerah teknis, termasuk desa;
c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota lain dalam Provinsi Jawa Tengah; dan
d. Perangkat Daerah teknis dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah dan/atau Perangkat Daerah teknis Provinsi Jawa Tengah.
5. Pengembangan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS.
Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini, para hadirin dapat menyebarkan informasi terkait 2 raperda Kabupaten Semarang tahun 2022 ini kepada masyarakat lain yang membutuhkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *